Profil BPD

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Anggota-anggotanya adalah wakil dari penduduk Desa yang didasarkan pada keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Masa keanggotaannya selama 6 tahun terhitung sejak pengucapan sumpah, dengan paling banyak dipilih selama 3 periode. Di Desa Mangunharjo terdapat 7 anggota, 1 anggota dari Dusun Tegal, 2 anggota dari Dusun Sepatan, 2 anggota dari Dusun Krajan, dan 2 anggota dari Dusun Karanganyar.

Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi:

  1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
  2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
  3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

  1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa
  2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
  3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

  1. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa
  2. Mengajukan pertanyaan
  3. Menyampaikan usul dan/atau pendapat
  4. Memilih dan dipilih
  5. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Selanjutnya, kewajiban anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

  1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika
  2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  3. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa
  4. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan
  5. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa
  6. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *