Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, menjelaskan jika secara administratif hanya ada dua dokumen perencanaan di desa. Dokumen tersebut adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). RPJMDes memiliki jangka waktu selama enam tahun, sedangkan RKPDes memiliki jangka waktu selama satu tahun. Dokumen perencanaan ini ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes), yang menjadi landasan bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Dokumen RPJMDes dapat menunjukan prioritas kebutuhan pembangunan wilayah, dan sebagai media untuk melakukan evaluasi. Namun, sayangnya berdasarkan riset dari Smeru Institute, RPJMDes seringkali tidak menyediakan arah dan tujuan pembangunan yang jelas. Dokumen ini lebih spesifiknya berisi mengenai penjabaran dari visi misi kepala desa, untuk menentukan desain pembangunan yang sistematis dan terarah. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, dokumen tersebut harus sudah disahkan paling lama tiga bulan setelah kepala desa dilantik.

Pengesahan dokumen tersebut, sebelumnya harus didahului oleh Musyawarah Desa agar masyarakat dapat turut terlibat menentukan nasibnya melalui kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Desa. Dokumen ini sifatnya sangat penting, sebab tanpa adanya RPJMDes desa tidak bisa mendapatkan dana dari Pemerintah. Namun, menurut Smeru Institute kehadiran RPJMDes seringkali hanya dimaknai sebagai formalitas administratif. Artinya, Desa menyusun dokumen tersebut hanya untuk memenuhi persyaratan, sehingga muncullah sikap pragmatis. RPJMDes ini seharusnya menjadi jawaban atas berbagai permasalahan mendasar yang ada di masyarakat desa.

Mengingat begitu pentingya RPJMDes bagi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Ini membuat harus adanya gagasan sebagai arah pembangunan desa dalam jangka menengah, sehingga baiknya dokumen perencanaan pembangunan ini tidak diarahkan hanya pada kebijakan populis untuk menyenangkan banyak orang. Sebab, kebijakan populis ini akan membuat aspek infrastruktur mendominasi dalam pembangunan, yang membuat daya dukung ekonomi rendah. Dalam hal ini penting untuk dilakukan pembinaan dan pemantauan oleh organisasi perangkat daerah terkait secara berkelanjutan, agar kapasitas Pemerintah Desa meningkat. Hal ini diharapkan mampu membuat Pemerintah Desa semakin terampil dalam merumuskan tujuan pembangunan, hingga tahap penurunan ke rencana-rencana yang terukur.

Selain itu, penyusunan RPJMDes ini harusnya diarahkan kepada hal-hal yang sifatnya makro. Sebab, ketika di kemudian hari terdapat permasalahan ataupun kebutuhan masyarakat yang belum termuat dapat terakomodasi. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten harus lebih giat mensosialisasikan informasi yang berkaitan dengan recana pembangunan kabupaten. Ketidak selarasan RPJMDes dengan RPJMD seringkali ditenggarai oleh minimnya pengetahuan dari Pemerintah Desa mengenai pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah.

[TRANSPARANSI DOKUMEN]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *